Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan Nomor 20 Tahun 2015, kedua lembaga ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam penataan ruang dan pelaksanaan kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan.

Informasi resmi dan terkini terkait tugas serta layanan pertanahan dapat diakses melalui portal https://pastibpn.id/, situs resmi yang mendukung transparansi dan pelayanan publik digital.

Apa Itu Kementerian ATR?

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Tujuan utamanya adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya dalam pengelolaan ruang dan tanah secara efektif dan berkeadilan.

Fungsi Utama Kementerian ATR:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, hubungan hukum agraria, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penanganan konflik pertanahan.

2. Koordinasi, pembinaan, dan dukungan administratif terhadap seluruh unit organisasi dalam lingkungan kementerian.

3. Pengelolaan aset negara yang berada di bawah tanggung jawab kementerian.

4. Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.

5. Pelayanan substantif dalam pelaksanaan fungsi organisasi di semua level.

Struktur Organisasi Kementerian ATR

Untuk melaksanakan fungsinya, Kementerian ATR terdiri dari beberapa direktorat jenderal dan unit pendukung seperti:

• Sekretariat Jenderal

• Ditjen Tata Ruang

• Ditjen Infrastruktur Keagrariaan

• Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan

• Ditjen Penataan Agraria

• Ditjen Pengadaan Tanah

• Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah

• Ditjen Penanganan Masalah Agraria

• Inspektorat Jenderal

• Staf Ahli bidang reforma agraria, masyarakat adat, dan ekonomi pertanahan

Peran dan Fungsi BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2015, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BPN merupakan bagian integral dari Kementerian ATR, namun memiliki cakupan fungsi teknis yang sangat luas dan menyentuh langsung ke masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi BPN:

1. Perumusan kebijakan pertanahan secara nasional.

2. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan tanah.

3. Penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

4. Pemberdayaan masyarakat di sektor pertanahan.

5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

6. Penyelesaian sengketa dan perkara tanah.

7. Pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian berkelanjutan.

8. Litbang dan pengembangan SDM pertanahan secara nasional.

Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Daerah

Untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, BPN memiliki struktur layanan hingga ke daerah, yaitu:

• Kantor Wilayah BPN Provinsi

• Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Kedua unit ini bertugas menyelenggarakan layanan langsung kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran tanah, pengurusan sertifikat, hingga penyelesaian konflik pertanahan secara lokal.

Akses Layanan Informasi dan Pengaduan Melalui pastibpn.id

Sebagai bagian dari transformasi digital, Kementerian ATR/BPN menyediakan akses informasi, pelacakan layanan, serta pengaduan publik melalui website resmi https://pastibpn.id. Situs ini menjadi sarana utama untuk memastikan layanan pertanahan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Di sana, masyarakat dapat menemukan berbagai fitur penting seperti:

• Cek status layanan pertanahan

• Pelaporan keluhan dan sengketa

• Informasi kebijakan dan regulasi

• Layanan edukasi publik tentang agraria dan tata ruang

Kementerian ATR/BPN merupakan ujung tombak dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Dengan struktur organisasi yang kuat dan fungsi yang luas, serta dukungan teknologi informasi melalui https://pastibpn.id, pemerintah berupaya membangun sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan profesional.

Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lengkap atau mengakses layanan publik secara langsung, kunjungi situs resmi:
👉 https://pastibpn.id